tppacehbarat2026

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat melakukan rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan ADG Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap progres penyaluran dan realisasi penggunaan anggaran desa/gampong, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Rapat ini dihadiri oleh Ass 1 Bidang Pemerintahan, Inspektorat, BKAD, unsur pemerintah kecamatan, P3MD, APDESI Kecamatan dan APDESI Kabupaten serta pihak terkait lainnya  Rapat evaluasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan ADG agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan rapat ini adalah: Melakukan evaluasi ...

Di tengah upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu harapan besar masyarakat desa. BUMDes tidak hanya dipandang sebagai lembaga usaha semata, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga mengangkat potensi lokal agar lebih bernilai. Namun dalam perjalanannya, mengelola BUMDes tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi, kemampuan manajerial, serta pendampingan yang tepat agar BUMDes benar-benar berkembang dan tidak berjalan di tempat. Tahun 2025, Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan sebesar 20 % dan dikelola oleh Bumdes, ini tantangan bagi desa khususnya bagi bumdes dan juga tantangan bahi TPP P3MD. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikelola oleh Bumdes TPP Bersama kepala desa dan Pengurus Bumdes Membuat perencanaan Bersama dan membahas unit usaha yang akan dikembangkan dari dana Ketahanan pangan 20 %. Diskusi dan pe...

Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan tepat sasaran. Dalam proses tersebut, pendampingan perencanaan memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah desa menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Pendampingan tidak hanya sebatas membantu penyusunan dokumen administrasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan desa adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.  Pendampingan perencanaan desa dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, hingga unsur ...

Peningkatan kapasitas pendamping adalah proses memperkuat Pendamping dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.  Peningkatan kapasitas pendamping bertujuan agar pendamping mampu menjalankan peran pendampingan secara lebih efektif, adaptif, dan berdampak. Dalam pendampingan desa, peningkatan kapasitas dapat mencakup pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aspek soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah juga sangat penting untuk diperkuat.Dalam hal ini peningkatan kualitas pendamping melalui peningkatan kapasitas terus dilakukan secara berjenjang, serta penguatan  yang diberikan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, misalnya Pemanfaatan Dana Desa, pemeringkatan bumdes, serta Laporan keuangan Bumdes. Semua yang diberikan ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan rasa percaya diri pendamping dala...