Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan ADG Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat melakukan rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan ADG Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap progres penyaluran dan realisasi penggunaan anggaran desa/gampong, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Rapat ini dihadiri oleh Ass 1 Bidang Pemerintahan, Inspektorat, BKAD, unsur pemerintah kecamatan, P3MD, APDESI Kecamatan dan APDESI Kabupaten serta pihak terkait lainnya Rapat evaluasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat realisasi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan ADG agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan rapat ini adalah:

  1. Melakukan evaluasi terhadap progres realisasi Dana Desa dan ADG Tahun Anggaran 2026.
  2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam     pelaksanaan kegiatan desa/gampong
  3. Mendorong percepatan penyaluran dan penyerapan anggaran agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat waktu 
  4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa, dan pihak terkait lainnya

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak Bencana, maka Penyaluran Dana Desa Tahap 1 langsung diterima ke rekening desa, namun pada penggunanannya harus memenuhi ketentuan dan syarat  dari penerintah kabupaten kota, hal ini agar semua desa tertib administrasi perencanaan yaitu adanya dokumen RKPG, RPJM-P dan APBDes, Dari 321 desa yang ada di kabupaten Aceh Barat, masih ada 7  Gampong Belum Selesai Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu : Gampong Padang Mancang, Kec. Kaway XVI, Gampong Pasi Meugat, Kec. Kaway XVI, Gampong Pasi Meugat, Kec. Kaway XVI, Gampong Alue Keumang, Kec. Pante Ceureumen, Gampong Peunaga Cut Ukong, Kec. Meureubo, Gampong Pucok Reudeup, Kec. Meureubo, Gampong Simpang Peut, Kec. Arongan Lambale sehingga penarikan dana Desa dari rekening desa tidak bisa dicairkan. menindaklanjuti permasalah tersebut Pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMG meminta pemerintah kecamatan dan TPP P3MD diminta untuk proaktif dalam penanganan kendala yang dihadapi desa terutama terhadap dokuemn perencanaan Desa (RKPG, RPJM -P dan APBG)

Dalam rapat evalusai ini Sekretaris DPMG menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan Dana desa tahun 2026

Prioritas Dana Desa Tahun 2026 :

  1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui BLT Desa
  2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
  3. Peningkatan Promosi dan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
  4. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa
  5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Metah Putih
  6. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
  7. Operasional Pemerintah Desa maksimal 3%
2. Dukungan Dana Desa sesuai Arah Kebijakan dan Prioritas Pemkab

Rehab Rumah Tidak Layak Huni maksimal Rp10juta/unit

  1. Beasiswa Aneuk Beut Rp.500.000 s.d Rp1.000.000 per siswa
  2. Santunan Kematian Rp.1.000.000/KK
  3. Satgas Pageu Gampong Rp.300.000 s.d Rp.350.000 per anggota
  4. Ketahanan Pangan berupa Pemanfaatan Lahan Pekarangan
  5. Pengelolaan sampah (pemilahan sampah, pengolahan dll)
  6. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana (Tanggap Darurat)

3. Prioritas Penggunaan ADG Tahun 2026

Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong
Insentif Staf Perangkat Gampong dan Petugas Kebersihan
Operasional Tuha Peut
Tunjangan Tuha Peut
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peut
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Keuchik dan Perangkat Gampong dari Siltap

Rapat Evaluasi dan Percepatan Realisasi Dana Desa dan ADG Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh DPMG Kabupaten Aceh barat ini merupakan upaya untuk menertibkan administrasi desa terutama terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran desa


  		1.






Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Peningkatan kualitas pendamping dalam mendampingi BUMDES.

Image
Peningkatan kapasitas pendamping adalah proses memperkuat Pendamping dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.  Peningkatan kapasitas pendamping bertujuan agar pendamping mampu menjalankan peran pendampingan secara lebih efektif, adaptif, dan berdampak. Dalam pendampingan desa, peningkatan kapasitas dapat mencakup pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aspek soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah juga sangat penting untuk diperkuat.Dalam hal ini peningkatan kualitas pendamping melalui peningkatan kapasitas terus dilakukan secara berjenjang, serta penguatan  yang diberikan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, misalnya Pemanfaatan Dana Desa, pemeringkatan bumdes, serta Laporan keuangan Bumdes. Semua yang diberikan ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan rasa percaya diri pendamping dala...
Read more

Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Desa

Image
Rapat Kordinasi TPP Aceh Barat dengan DPMG Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan pada tanggal        2 Juni 2026 di Aula DPMG Kab. Peserta Rakor, Sekdis DPMG, TAPM, PD dan PLD dengan agenda rapat : 1. Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG 2. Penyampaian progress penginputan Bumdes berbadan Hukum 3. Sosialisasi penggunaan DRP V3 4. Penyampaian progres Input data Peningkatan Kapasitas Penyaampaaian Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG disampaikan oleh Sekretaris DPMG yaitu : Penyaluran Dana Desa, ADG dan DBH. Penyaluran Dana desa tahap 1 sudah semua desa yaitu 321 desa dan masih ada 7 desa lagi yang belum bisa menggunakan dana desa karena belum melakukan posting APBG. Penyaluran Dana Desa tahap II SP2D yang sudah terbit 144 desa, sedangkan ADG dapat diajukan setiap bulan selama 12 bulan dan DBH untuk alokasi semua desa sudah ada hanya menunggu terbitnya perbup tentang penetapan DBH.  Penyampaian progres bumdes berbadan hukum yaitu menyampaikan jumlah Bumdes...
Read more

Peran TPP P3MD dalam Pengembangan BUMDes

Image
Di tengah upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu harapan besar masyarakat desa. BUMDes tidak hanya dipandang sebagai lembaga usaha semata, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga mengangkat potensi lokal agar lebih bernilai. Namun dalam perjalanannya, mengelola BUMDes tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi, kemampuan manajerial, serta pendampingan yang tepat agar BUMDes benar-benar berkembang dan tidak berjalan di tempat. Tahun 2025, Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan sebesar 20 % dan dikelola oleh Bumdes, ini tantangan bagi desa khususnya bagi bumdes dan juga tantangan bahi TPP P3MD. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikelola oleh Bumdes TPP Bersama kepala desa dan Pengurus Bumdes Membuat perencanaan Bersama dan membahas unit usaha yang akan dikembangkan dari dana Ketahanan pangan 20 %. Diskusi dan pe...
Read more