Skip to main content

Peran TPP P3MD dalam Pengembangan BUMDes

Di tengah upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu harapan besar masyarakat desa. BUMDes tidak hanya dipandang sebagai lembaga usaha semata, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga mengangkat potensi lokal agar lebih bernilai. Namun dalam perjalanannya, mengelola BUMDes tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi, kemampuan manajerial, serta pendampingan yang tepat agar BUMDes benar-benar berkembang dan tidak berjalan di tempat.

Tahun 2025, Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan sebesar 20 % dan dikelola oleh Bumdes, ini tantangan bagi desa khususnya bagi bumdes dan juga tantangan bahi TPP P3MD. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikelola oleh Bumdes TPP Bersama kepala desa dan Pengurus Bumdes Membuat perencanaan Bersama dan membahas unit usaha yang akan dikembangkan dari dana Ketahanan pangan 20 %. Diskusi dan penyusunan kegiatan dilakukan oleh pengurus Bumdes bersama PLD sebagai mitra desa dalam  peningkatan kualitas pemanfaatan dana Desa

Bumdesa Sejahtera Desa Gampa Kec Johan Pahlawan memulai Langkah pengembangan usaha ketahanan pangan dengan peternakan ayam Petelur. Memulai usaha ini tidak lah mudah, pengurus Bumdes harus memahami cara memilih bibit ayam yang baik dan berkualitas, mereka melakukan peningkatan kualitas diri secara mandiri dengan mengunjungi peternal lokal yang sudah berhasil, Mulai dari penyiapan kandang dan pemilihan bibit mereka lakukan secara mandiri. Bumdes Sejantera Desa gampa kini telah berhasil mengembangkan unit usaha peternakan ayam petelur dengan 350 ekor ayam dan penghasilan telur yang di hasilkan perhari antara 9-10 Papan telur. Namun saat ini produksi telur menurun karena harga pakan ternak yang meningkat sehingga daya beli pakan tak sebanding dengan daya jual hasil. Di sinilah peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi sangat penting. Kehadiran TPP bukan hanya sebagai pendamping administrasi atau pelengkap program pemerintah, tetapi lebih dari itu, menjadi mitra desa dalam membangun tata kelola Bumdes yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional memiliki tugas untuk membantu desa memahami potensi yang dimiliki, mulai dari sektor pertanian, wisata, perdagangan, hingga usaha kreatif yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes. Pendampingan ini sangat membantu, terutama bagi pengurus BUMDes yang masih membutuhkan arahan dalam menyusun perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga penguatan kelembagaan




 

Comments

  1. Semoga kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUmdes ini mewujudkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara cukup, bergizi, dan merata sepanjang tahun, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kunjungan Tim PRR Kemendagri ke kecamatan Woyla: Pantau Pemulihan Pasca Banjir di Desa Ie Itam Baroh dan Ranto Panyang

Aceh Barat - Kecamatan Woyla menjadi fokus perhatian pemerintah pusat pasca bencana banjir 2025. Tim Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan kunjungan kerja langsung ke Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Jumat 9 Oktober 2026 Dalam kunjungan tersebut, Tim PRR Kemendagri didampingi oleh DPMG Kab, Camat Woyla, dan TPP, mengunjungi dua desa yang terdampak banjir pada akhir tahun 2025, yaitu Desa Ie Itam Baroh dan Desa Ranto Panyang. Kondisi di Lapangan Di Desa Ie Itam Baroh, tim meninjau langsung kerusakan infrastruktur jalan lingkungan, saluran drainase yang tersumbat lumpur sisa banjir, serta beberapa rumah warga yang masih dalam tahap perbaikan. Sementara di Desa Ranto Panyang, fokus peninjauan pada lahan persawahan warga yang sempat terendam dan fasilitas umum desa. Tim juga berdialog langsung dengan Keuchik, perangkat desa, dan warga terdampak. Namun karena kunjungan dilakukan setelah satu tahun setelah bencana maka kon...

Peningkatan kualitas pendamping dalam mendampingi BUMDES.

Peningkatan kapasitas pendamping adalah proses memperkuat Pendamping dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.  Peningkatan kapasitas pendamping bertujuan agar pendamping mampu menjalankan peran pendampingan secara lebih efektif, adaptif, dan berdampak. Dalam pendampingan desa, peningkatan kapasitas dapat mencakup pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aspek soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah juga sangat penting untuk diperkuat.Dalam hal ini peningkatan kualitas pendamping melalui peningkatan kapasitas terus dilakukan secara berjenjang, serta penguatan  yang diberikan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, misalnya Pemanfaatan Dana Desa, pemeringkatan bumdes, serta Laporan keuangan Bumdes. Semua yang diberikan ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan rasa percaya diri pendamping dala...

Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Desa

Rapat Kordinasi TPP Aceh Barat dengan DPMG Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan pada tanggal        2 Juni 2026 di Aula DPMG Kab. Peserta Rakor, Sekdis DPMG, TAPM, PD dan PLD dengan agenda rapat : 1. Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG 2. Penyampaian progress penginputan Bumdes berbadan Hukum 3. Sosialisasi penggunaan DRP V3 4. Penyampaian progres Input data Peningkatan Kapasitas Penyaampaaian Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG disampaikan oleh Sekretaris DPMG yaitu : Penyaluran Dana Desa, ADG dan DBH. Penyaluran Dana desa tahap 1 sudah semua desa yaitu 321 desa dan masih ada 7 desa lagi yang belum bisa menggunakan dana desa karena belum melakukan posting APBG. Penyaluran Dana Desa tahap II SP2D yang sudah terbit 144 desa, sedangkan ADG dapat diajukan setiap bulan selama 12 bulan dan DBH untuk alokasi semua desa sudah ada hanya menunggu terbitnya perbup tentang penetapan DBH.  Penyampaian progres bumdes berbadan hukum yaitu menyampaikan jumlah Bumdes...