Rapat Koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk persiapan rembuk stunting

Rakor bersama KPM ini di dilaksanakan oleh TPP Kecamatan Woyla Barat bersama pihak Kecamatan Woyla Barat dan mengundang sebanyak 24 orang KPM yang ada di desa dalam Kecamatan Woyla Barat.

Tujuan Rakor ini sangat penting dikarenakan KPM memegang peran sentral sebagai narasumber utama saat pelaksanaan Rembuk Stunting. Paparan yang disampaikan oleh KPM juga menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam Konvergensi Pencegahan Stunting di tingkat desa.

Pembukaan dan sambutan yang diberikan oleh Camat  Woyla Barat Bapak Kamaruddin, SE juga menjadi penyemangat bagi Kader Pembangunan Manusia.  Pihak kecamatan, yang dipimpin langsung oleh Camat, kedepannya akan mengadakan pertemuan rutin dan berkala dengan KPM, Aparat desa, dan Puskesmas untuk memantau kemajuan serta mengevaluasi program pelayanan Kesehatan.  Kecamatan juga akan Menggerakkan dinas terkait (seperti Puskesmas, bidan desa, dan Penyuluh Keluarga Berencana/KB) agar turun tangan langsung membantu dan mendampingi kerja lapangan para KPM.  Kecamatan juga akan memberikan dukungan moral dan solusi apabila KPM menghadapi kendala di lapangan, seperti penolakan warga terhadap program kesehatan atau masalah fasilitas posyandu

Hal serupa juga di sampaikan oleh TA Korkab  ( Ibuk Uli )saat memberikan sambutan dan arahannya. Diharapkan KPM nantinya bisa menjadi  pengendali jalannya Rembuk Stunting, KPM  juga harus menyajikan data riil mengenai sejauh mana layanan pendidikan dan kesehatan telah diterima oleh sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Data ini bukan sekadar angka, melainkan hasil pemantauan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang merekam akses warga terhadap posyandu, PAUD, hingga sanitasi. Melalui paparan ini, peserta rembuk yang terdiri dari perwakilan dusun, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan dapat melihat “celah layanan” yang masih terjadi, sehingga rekomendasi kegiatan yang dihasilkan dalam Berita Acara Rembuk Stunting benar-benar berbasis pada data lapangan (evidence-based).

 KPM kini dituntut untuk lebih komprehensif dengan mencakup sasaran layanan baru. Kader tidak hanya melaporkan kondisi balita dan ibu hamil, tetapi juga status kesehatan remaja putri dan calon pengantin. Sinkronisasi data yang disampaikan KPM akan memastikan bahwa dokumen RKPDes tahun selanjutnya tidak hanya berisi pembangunan fisik, tetapi juga intervensi gizi dan edukasi yang efektif untuk memutus mata rantai stunting secara berkelanjutan.

Korcam TPP Woyla Barat juga menyampaikan Agar jalannya Rembuk Stunting efektif, paparan          KPM  minimal harus mencakup poin-poin utama sebagai berikut:

  • Gambaran Umum Sasaran: Jumlah total Ibu Hamil, Balita (0-59 bulan), Remaja Putri, dan Calon Pengantin di Desa.
  • Apa penyebab utama Stunting dan Pelayanan kesehatan apa saja yang sudah diberikan kepada mereka
  • Menyampaikan Kendala saat melakukan Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Posyandu 
  • Capaian Konvergensi Layanan: Persentase pemenuhan 5 paket layanan (KIA, Konseling Gizi, Air Bersih/Sanitasi, Jaminan Sosial, dan Layanan PAUD).
  • Identifikasi Masalah (Gap): Daftar warga yang belum mendapatkan layanan dasar secara lengkap.
  • Jumlah total Posyandu Lansia
  • Menyampaikan kendala pelaksanaan Posyandu Lansia dan Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam Pelayanan Kesehatan Lansia
  • Usulan Kegiatan: Rekomendasi solusi teknis dan anggaran yang perlu dimasukkan dalam RKPDes.

Pak Mufti, S.pd selaku Kasi Ekobang sangat berharap dan akan terus mensupport para KPM agar tetap semangat bertugas. Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) sangat krusial. Peran Anda sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi pencegahan stunting dan memantau layanan dasar kesehatan (seperti Posyandu dan PAUD) sangat berdampak besar bagi masa depan generasi bangsa di desa. Beliau juga menyampaikan KPM adalah garda  terdepan yang mendeteksi dan mengedukasi warga agar anak-anak tumbuh sehat. Memastikan warga mendapatkan hak kesehatannya, mulai dari ibu hamil hingga balita. KPM juga membantu pemerintah desa merencanakan program sumber daya manusia yang tepat sasaran.  Ingatlah bahwa setiap data dan edukasi yang Anda berikan menyelamatkan masa depan anak.

Di Akhir Acara Rakor, buk Kasmawati, SE selaku Kasi pemerintahan mengharapkan agar KPM jangan malu atau sungkan untuk mendiskusikan kendala yang ada dengan bidan desa, petugas puskesmas, atau aparat desa agar kerja tim semakin solid .          

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Peningkatan kualitas pendamping dalam mendampingi BUMDES.

Image
Peningkatan kapasitas pendamping adalah proses memperkuat Pendamping dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.  Peningkatan kapasitas pendamping bertujuan agar pendamping mampu menjalankan peran pendampingan secara lebih efektif, adaptif, dan berdampak. Dalam pendampingan desa, peningkatan kapasitas dapat mencakup pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, aspek soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah juga sangat penting untuk diperkuat.Dalam hal ini peningkatan kualitas pendamping melalui peningkatan kapasitas terus dilakukan secara berjenjang, serta penguatan  yang diberikan sesuai dengan tahapan dan kebutuhan lapangan, misalnya Pemanfaatan Dana Desa, pemeringkatan bumdes, serta Laporan keuangan Bumdes. Semua yang diberikan ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan rasa percaya diri pendamping dala...
Read more

Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Desa

Image
Rapat Kordinasi TPP Aceh Barat dengan DPMG Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan pada tanggal        2 Juni 2026 di Aula DPMG Kab. Peserta Rakor, Sekdis DPMG, TAPM, PD dan PLD dengan agenda rapat : 1. Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG 2. Penyampaian progress penginputan Bumdes berbadan Hukum 3. Sosialisasi penggunaan DRP V3 4. Penyampaian progres Input data Peningkatan Kapasitas Penyaampaaian Laporan Progres Adm. DDS dan ADG dari DPMG disampaikan oleh Sekretaris DPMG yaitu : Penyaluran Dana Desa, ADG dan DBH. Penyaluran Dana desa tahap 1 sudah semua desa yaitu 321 desa dan masih ada 7 desa lagi yang belum bisa menggunakan dana desa karena belum melakukan posting APBG. Penyaluran Dana Desa tahap II SP2D yang sudah terbit 144 desa, sedangkan ADG dapat diajukan setiap bulan selama 12 bulan dan DBH untuk alokasi semua desa sudah ada hanya menunggu terbitnya perbup tentang penetapan DBH.  Penyampaian progres bumdes berbadan hukum yaitu menyampaikan jumlah Bumdes...
Read more

Peran TPP P3MD dalam Pengembangan BUMDes

Image
Di tengah upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu harapan besar masyarakat desa. BUMDes tidak hanya dipandang sebagai lembaga usaha semata, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga mengangkat potensi lokal agar lebih bernilai. Namun dalam perjalanannya, mengelola BUMDes tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi, kemampuan manajerial, serta pendampingan yang tepat agar BUMDes benar-benar berkembang dan tidak berjalan di tempat. Tahun 2025, Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan sebesar 20 % dan dikelola oleh Bumdes, ini tantangan bagi desa khususnya bagi bumdes dan juga tantangan bahi TPP P3MD. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikelola oleh Bumdes TPP Bersama kepala desa dan Pengurus Bumdes Membuat perencanaan Bersama dan membahas unit usaha yang akan dikembangkan dari dana Ketahanan pangan 20 %. Diskusi dan pe...
Read more